PURWOREJO - Sebanyak 559 penyuluh Keluarga Berencana mengikuti pembinaan Sumber Daya Manusia Lini Lapangan yang dipusatkan di Kabupaten Purworejo. Jumlah tersebut terdiri dari KaUPT/Koordinator KB Kecamatan sebanyak 113 orang, PUM SKPD KB kabupaten/kota 6 orang dan 440 PKB/PLKB se eks Karesidenan Kedu. Pertemuan dalam rangka percepatan pencapaian sasaran program Kependudukan dan KB di Jawa Tengah tersebut, dibuka Wakil Bupati Purworejo Suhar, di pendopo Kabupaten Purworejo,baru-baru ini.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Suhar mengatakan pembinaan kualitas SDM Lini Lapangan bagi para PLKB ini merupakan momentum yang strategis untuk menyatukan pemahaman dan langkah para Penyuluh Keluarga Berencana se wilayah Karesidenan Kedu di tengah permasalahan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang semakin kompleks, baik yang secara umum maupun secara spesifik program di wilayah kita  ini.

“Kita menyadari sepenuhnya bahwa program kependudukan dan keluarga berencana ini bukan program pemerintah pusat semata, atau program yang tidak dianggap begitu penting di wilayah kabupaten, Tetapi program Kependudukan dan KB itu merupakan program penting milik kita semua, untuk kita semua dan untuk kesejahteraan bangsa kita semua,” katanya.

Kepala BKKBN Provinsi Jawa Tengah Dra Sri Murtiningsih MS mengatakan, strategi program KB Nasional agar dapat dicapai dengan baik, maka diperlukan strategi yang relevan dan mempunyai daya ungkit yang tinggi dalam pencapaian sasaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan pertemuan bagi petugas di lini lapangan sehingga petugas lapangan sebagai ujung tombak program KB Nasional mempunyai persepsi yang sama dan langkah solid dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung percepatan pencapaian sasaran program KB.

Secara khusus, Murtiningsih menyampaikan ucapan terimaksih kepada PLKB/PKB yang menjadi ujung tombak keberhasilan program KB, karena tenaga lini lapangan seperti PLKB/PKB inilah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan secara riil memberikan pelayanan baik melalui penyuluhan, advokasi dan sebagainya.

Namun diingatkan tantangan-tantangan yang masih menjadi tugas besar PLKB/PKB adalah dalam rangka mencapai sasaran kinerja program kependudukan dan KB tahun 2012. “ Pertemuan ini agar menjadi wahana pembinaan bagi petugas di lini lapangan tentang perkembangan program terkini, sehingga akses informasi dapat diperoleh secara langsung melalui narasumber yang kompeten. Juga adanya ikatan penyuluh keluarga berencana  (IPeKB) diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam pengelolaan program KB serta mampu menjadi wadah bagi para PLKB/PKB untuk mengembangkan dirinya sebagai pejabat fungsional,” harapnya.

Sri Murtiningsih juga menyampaikan  rasa syukur karena hampir seluruh sasaran KB tahun 2011 dapat dicapai, bahkan untuk PPM PB dapat dicapai 107 persen  lebih. Rasa syukur lainnya dikarenakan berdasar Sensus penduduk 2010 penduduk Jateng mencapai 32,3 juta jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) 0,37 persen rata-rata pertahun yang merupakan LPP terendah di Indonesia. Sejak ada kepastian lembaga pengelola Program KB baik di tingkat pusat sampai daerah, pengelolaan program akan semakin lebih fokus dan peran BKKBN dalam memberikan fasilitasi pembinaan akan lebih efektif seperti dalam upaya meningkatkan kompetensi tenaga pelayanan KB dengan melakukan pelatihan tenaga dokter dan bidan, serta meningkatkan peran IpeKB sebagai unsur penggerak utama dalam pengelolaan program KB.

Murtiningsih juga mengingatkan, mengenai Jaminan Persalinan atau Jampersal. Program Jampersal menjadi peluang untuk meningkatkan kesertaan KB karena Kementerian Kesehatan mensinergikan program Jampersal dengan usaha menekan pertumbuhan jumlah penduduk. Tahun 2012 pemerintah hanya membiayai persalinan bagi anak pertama dan kedua, sehingga pemasangan alat kontrasepsi masuk ke dalam paket Jampersal. Tentu saja peserta Jampersal diarahkan untuk memilih metode alat kontrasepsi jangka panjang.

Sementara itu ketua penyelenggara Sri Ratnawati S.IP mengatakan, tujuan kegiatan tersebut untuk pembinaan PLKB lini lapangan agar dapat menyampaikan informasi kebijakan program KB nasional dan menyamakan persepsi khususnya di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Juga agar PLKB mampu memberikan kontribusi yang maksimal.   **kontributor HumasPurworejo**