Semarang
- KORPRI diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang
sebagai sebuah organisasi yang solid dan makin profesional. Selain itu, para
anggotanya dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pengabdiannya,
kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan lebih baik lagi. Demikian amanat
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan
Gubernur Jawa Tengah, H. Bibit Waluyo, di Lapangan Pancasila Semarang, (29/11).
Tema yang
diangkat pada peringatan HUT KORPRI kali ini yakni,
”Dengan Netralitas dan Profesionalitas KORPRI Mendukung Reformasi
Birokrasi dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Publik”.
Melalui tema
itu, Presiden SBY mengajak seluruh jajaran KORPRI untuk melanjutkan kerja
keras, meningkatkan pengabdian dan produktivitas dalam mewujudkan jajaran
birokrasi yang makin profesional. Jajaran birokrasi yang netral dan sanggup
menghadirkan kualitas pelayanan publik yang terbaik bagi seluruh warga bangsa.
Jajaran birokrasi yang dapat di banggakan sebagai salah satu keunggulan bangsa
di era kompetisi global.
Sejak
didirikannya pada tanggal 29 November 1971, KORPRI telah menunjukkan peran dan
tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsa, dan
negara sesuai dengan tuntutan dan kemajuan jaman. Sebagai organisasi yang
mewadahi para Pegawai Negeri Sipil, KORPRI telah melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan dan melayani keperluan masyarakat dalam berbagai bidang.
Pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang diemban oleh
seluruh anggota KORPRI telah memberikan kontribusi konstruktif dalam proses
pembangunan selama ini.
Dalam perjalanan
sejarahnya, KORPRI saat ini telah tampil sebagai organisasi yang profesional
dan makin mandiri. Organisasi yang kedudukan dan kegiatannya tidak lepas dari
kedinasan, KORPRI telah mampu mendorong para anggotanya untuk mengemban tiga
peran penting dan strategis sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi
pemerintah.
Pada kesempatan tersebut
Presiden SBY menyampaikan beberapa pesan dan harapan kepada para anggota KORPRI
yaitu,
pertama, menuntaskan
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan tugasnya masing-masing.
Kedua, melanjutkan penerapan tata kelola
pemerintahan yang baik --
good governance--
di semua lini.
Ketiga, membangun tata
kelola dan tata laksana birokrasi yang makin produktif, profesional, dan
akuntabel. Berikan pelayanan birokrasi yang makin cepat, akurat, dan makin
baik.
Keempat, meningkatkan jalinan
kerjasama produktif dengan semua pemangku kepentingan pembangunan, dengan membangun
jajaran birokrasi yang siap merespon berbagai tantangan pembangunan secara
konstruktif dan menciptakan terobosan dan inovasi dalam memberikan layanan
publik terbaik bagi masyarakat. ”Berikan layanan publik yang cepat dan tepat di
tengah kondisi kontijensi di beberapa tempat yang terkena bencana, utamanya di
Wasior Papua Barat, Mentawai Sumatera Barat, dan sekitar Gunung Merapi di
Yogyakarta dan Jawa Tengah,” tandas SBY.
Selain hal
tersebut presiden juga mengajak untuk menyempurnakan jajaran birokrasi yang
tangguh dan berwibawa. ”Jangan ragu untuk melakukan perombakan, pergantian dan
revitalisasi dalam penyelenggaraan birokrasi yang dinilai berpotensi mengurangi
produktivitas dan menghambat akselerasi laju penyelenggaraan pembangunan. Terus
kedepankan semangat kebersamaan untuk bangsa dan negara,” tegasnya
.
*Biro Humas(*b).
