BANJARNEGARA– Upaya penanganan kemiskinan yang
selama ini telah berjalan dirasa perlu untuk lebih dipertegas lagi. Termasuk
mengenai target pencapaian dan focus penanganan. Setiap SKPD yang terlibat harus
berani secara jelas dan tegas merumuskan arah pencapaian program-programnya
secara nyata, baik mengenai pencapaian program maupun hasil-hasilnya.
“Salah
satu bagian yang penting dari pengananan kemiskinan adalah dalam hal penyusunan
APBD harus tegas menetapkan berapa banyak program kemiskinan yang terkover dan
berapa target angka kemiskinan yang akan diturunkan. Bila belum yakin, maka
sebelum diserahkan ke DPRD, draf tersebut seharusnya diperbaiki lagi” kata
Wakil Bupati Drs. Hadi Supeno,M.Si, Kamis (05/07), di acara Semiloka PNPM
Mandiri Perdesaan.
Harapan ini berlaku juga bagi SKPD yang
program-programnya terkait dengan penanganan kemiskinan secara langsung seperti
halnya Indagkop, Dinas Pertanian, Disnakertrankesos, dan seterusnya. Sasaran
program harus jelas ditujukan kepada pemberdayaan kaum miskin, serta ditegaskan
pula target pencapaian penurunan angka kemiskinan yang direncanakan dari
program tersebut. “Dengan demikian, arah penanganan kemiskinan mempunyai
parameter yang jelas, bukan ukuran kualitatif, namun lebih jelas lagi
ukurannya” katanya. Saat ini, angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara
berkisar pada angka 19%, masih jauh lebih tinggi dari angka kemiskinan Jawa
Tengah yang mencapai angka 15% dan nasional pada kisaran 12%. Namun bila semua
pihak konsekuen untuk mewujudkan program kemiskinan, Pemkab optimis angka
kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara turun pada kisaran 10 % di tahun 2015.
“Kita targetkan setiap tahun angka kemiskinan turun sebesar 3%” katanya.
Program
penanganan kemiskinan, imbuh Hadi, adalah sebuah program pemberdayaan. Yang
namanya pemberdayaan, mau tidak mau harus ada sikap pemihakan dan pembelaan. “Konsep
pemberdayaan seperti ini kiranya harus dipahami oleh seluruh
SKPD dan diwujudkan secara nyata dalam pelaksanaan
program-programnya.
Sehingga upaya penanganan kemiskinan tidak hanya
berhenti pada pembahasan di sebuah semiloka” katanya.
Salah
satu langkah penting untuk mewujudkan penanganan kemiskinan, kata Hadi, adalah
dengan mengoptimalkan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) yang sekarang ini sekretariatnya ada di Bappeda. Tim yang beranggotakan
SKPD terkait, sektor swasta, dan perbankan ini bertujuan untuk mempercepat akselerasi
program penanganan kemiskinan agar lebih cepat pencapaian
sasarannya.
“Salah satu yang dapat dikerjakan oleh Tim ini
adalah mengoptimalkan
peran swasta melalui program CSR perusahaan yang
lebih terkoordinasi dan terarah dalam menangani program kemiskinan.
Selain itu diperlukan juga suatu upaya untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat melalui optimalisasi peran zakat dan upaya kreatif lainnya dalam
penananganan kemiskinan” katanya.
Bila kita hanya bertumpu pada program konvensional
yang ada, imbuh Hadi, butuh berapa lama Pemkab agar mampu menangani penurunan
angka kemsikinan. “Sebagai contoh, saat ini ada kurang lebih 66 ribu Rumah Tidak
Layak Huni. Setiap tahun melalui APBD pemerintah hanya mampu menyalurkan dana
untuk perbaikan 1200 RTLH. Kalau kita berpegang pada keformalan program, butuh
berapa tahun sasaran program terpenuhi?” katanya.
Menurut
Ketua Panitia Penyelenggara Drs. Imam Purwadi, penyelenggaraan kegiatan ini
ditujukan untuk menkoordinasikan, mensinkronisasikan seluruh program-program
pengentasan kemiskinan. “Selain itu, semiloka ini juga ditujukan untuk
memperkuat komitmen SKPD dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang
diwadahi dalam forum TKPKD” katanya. Peserta yang diundang dalam kegiatan
semiloka ini, lanjut Imam, adalah sebanyak 75 orang. Mereka terdiri dari
SKPD, Tokoh Masyarakat, Perguruan Tinggi, LSM dan Wartawan. **
Kontributor humas Banjarnegara
